Dasar Hukum MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Dasar hukum MPR termaktub dalam naskah asli UUD 1945 di dua pasal, yaitu pasal 2 dan 3. Pasal 2 ada 3 ayat, sedangkan pasal 3 tanpa ayat. Setelah amandemen, terdapat perubahan di kedua pasal tersebut.

Agak njlimet jika kita membandingkan perbedaannya. Di sini, saya akan sampaikan secara singkat dasar hukum MPR. Dasar hukum yang dimaksud di sini adalah landasan konstitusional dari keberadaan lembaga ini.

Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Saat ini, tidak lagi. Memang tetap sebagai lembaga tinggi tapi bukan yang tertinggi. Mari langsung kita simak dasar hukum MPR RI.

Baca juga: Unsur-Unsur Negara

Dasar hukum MPR RI

Menurut UUD 1945

Pasal 2, ayat:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
  3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

Dari kedua pasal tersebut, kita bisa saksikan dengan jelas landasan konstitusional lembaga ini. Anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjumlah 560 orang dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berjumlah 132 orang. Seluruh anggota tersebut bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun.

Ingat kembali bahwa pasal yang dipaparkan di atas adalah naskah asli UUD 1945. Amandemen dilakukan terhadap kedua pasal tersebut. Pasal 2 yang berubah hanya pada ayat 1. Sedangkan pasal 3 ditambah menjadi 3 ayat.

Berikut adalah dasar hukum MPR hasil perubahan UUD 1945:

Pasal 2, ayat:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
  3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3, ayat:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan perubahan di atas, kita melihat kewenangan MPR diatur secara lebih detail. Sebenarnya, perubahan diatas mencerminkan perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. MPR tetap menjadi lembaga tinggi negara namun setara dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Ketiganya saling mengevaluasi dan mengontrol.

Baca juga: Tugas dan Wewenang MPR RI

Aspek kewenangan memang dipaparkan lebih detail. Namun dasar hukum keberadaan lembaga ini tetap sama. UUD 1945 mengakui adanya lembaga ini beserta fungsinya.

Dari paparan di atas, kita bisa menjelaskan bahwa dasar hukum MPR adalah UUD 1945. Bahkan naskah asli sebelum amandemen sudah mengakui keberadaannya.

Jika ditanya dasar hukum MPR RI ada di UUD 1945 pasal berapa, ayat berapa, kamu sudah bisa menjawabnya.

Setelah amandemen, dasar hukumnya tetap, penjelasan mengenai wewenangnya semakin jelas. Salah satu wewenang yang paling krusial adalah memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden tentu saja harus atas usul DPR. DPR mengusulkan atas dasar adanya bukti pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.

Pemberhentian bisa juga diusulkan jika pejabat eksekutif tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat eksekutif.