Tugas dan Wewenang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Tugas dan wewenang MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2003.

Sebelum kita melangkah pada tugas dan wewenangnya, perlu kita ketahui bahwa MPR merupakan lembaga tinggi negara. Lembaga ini punya wewenang yang besar dari memakzulkan Presiden sampai merombak ideologi negara.

Tetapi tentu saja, hal itu tidak serta-merta mudah dilakukan karena kekuasaan MPR juga dibatasi. Apa yang membatasi? Peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Peraturan itu adalah hasil konsensus anggota yang mana merupakan representasi rakyat.

Baca juga: Dasar Hukum MPR

Jadi, yang bisa mengubah ideologi negara bukan MPR, tetapi rakyat. Mari kita simak tugas dan wewenang MPR RI yang termaktub dalam UU No. 22 tahun 2003.

Tugas dan wewenang MPR RI:

  1. Mengubah serta menetapkan UUD
  2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR
  3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR
  4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
  5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari
  6. Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari
  7. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR

Baca juga: Sistem Pemerintahan Indonesia

Dari ketujuh tugas dan wewenang MPR di atas kita dapat menangkap kekuatan dari lembaga negara ini. Dalam sistem demokrasi perwakilan, lembaga seperti MPR dipandang sebagai representasi rakyat.

Ketika kedaulatan berada di tangan rakyat, secara instrumental, pemegang kedaulatan itu adalah MPR. Dalam arti, MPR yang menyelenggarakan sidang untuk menentukan hajat hidupnya sendiri, yaitu hajat hidup takyat.

Tetapi tentu saja kita tidak bisa menutup mata terhadap anggapan mengenai problem representasi ini. Apakah MPR benar-benar representatif?

Secara prosedural boleh dibilang representatif karena dipilih secara langsung lewat pemilu yang sah. Tapi secara substantif tunggu dulu. Kita bisa lihat kenyataan bahwa mereka yang diwakili, hidupnya lebih susah daripada yang mewakili.

Ingat kembali bahwa MPR ini adalah majelis, artinya perkumpulan. Orang-orangnya terdiri dari anggota dewan. Mereka kumpulan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Kedua anggota dewan ini bekerja di ibu kota negara dan provinsi. Mereka berkumpul dalam satu majelis yang bernama MPR.

Dalam konsepsi trias politika, MPR merupakan lembaga legislatif, artinya pembuat undang-undang. Mereka membuat aturan bagaimana negara ini dijalankan.

Kalau kita lihat tugas dan wewenang MPR yang dipaparkan di atas, kita juga temui bahwa lembaga ini boleh dibilang berada di atas Presiden karena mereka yang melantik presiden. Memang dalam demokrasi ideal, rakyat adalah kekuatan tertinggi.

Jadi, sebenarnya rakyat yang melantik presiden. Dalam kehidupan sehari-hari justru sebaliknya, rakyat yang memuja-muja Presiden seolah-olah Presiden lebih tinggi. Dalam demokrasi, Presiden melayani rakyat, bukan sebaliknya.