Teori Konflik

Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Akar dari terciptanya konflik dalam masyarakat adalah ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang menciptakan kesenjangan kelas sosial. Kekuasaan meliputi akses terhadap sumber daya. Level kekuasaan individu atau kelompok berbeda-beda. Perbedaan inilah yang disebut kesenjangan. Semakin besar kesenjangan, semakin besar potensi timbulnya konflik sosial. Kesenjangan tidak hanya ditentukan oleh perbedaan kelas, namun bisa juga ras, gender, kultur, selera, agama, dan lainnya.

Teori konflik digagas oleh Karl Marx dalam studinya mengenai konflik kelas antara borjuis dan proletar. Borjuis sebagai kelompok pemilik faktor produksi memiliki kontrol atas sumber daya. Proletar adalah kelompok kelas pekerja yang tidak memiliki kontrol atas sumber daya. Pembedaan kelas sosial menjadi dua kelompok ekstrim ini muncul dalam konteks industrialisasi di Eropa Barat. Karl Marx membuat teori yang menggambarkan eksistensi kelompok minoritas namun memiliki kekuasaan atas sumber daya dan kelompok mayoritas yang tertindas karena tak memiliki kuasa atas sumber daya. Masing-masing kelas memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Kaum borjuis ingin mempertahankan kekuasaannya dan mengakumulasi kekayaannya, sedangkan kaum proletar ingin kekuasaan dan kekayaan didistribusikan secara merata.





Tatanan sosial yang berbentuk kesenjangan ini secara ideologis dipertahankan oleh kaum borjuis melalui penciptaan kesepakatan atau konsesus. Konsesus yang dimaksud berupa nilai-nilai, harapan dan kondisi yang ditentukan oleh kaum borjuis. Sebagai contoh, seorang pekerja harus bekerja keras dan loyal pada bosnya agar bisa sukses. Loyalitas dan kerja keras merupakan nilai yang disepakati atau konsesus. Produksi kesepakatan semacam itu terjadi pada level ’supratruktur’ atau pada tataran ideologis, menurut Karl Marx. Marx berpikir bahwa kondisi sosial ekonomi yang tercipta atas dasar konsesus tersebut merugikan bagi kelas proletar. Akibatnya, akan muncul kesadaran kelas dikalangan kaum proletar bahwa mereka terekspliotasi. Kekayaan justru disedot oleh kuasa kaum borjuis yang kapitalistik. Kesadaran kelas ini akan memicu terjadinya revolusi.

teori konflik

Basis teori konflik yang dicetus Marx mengalami evolusi seiring perkembangan zaman. Beberapa intelektual melihat teori konflik Karl Marx tidak hanya dapat beroperasi pada strukur ekonomi semata namun juga kultural. Antonio Gramsci melihat terjadinya hegemoni kultural yang dilakukan oleh minoritas berkuasa. Intelektual dari The Frankfurt School seperti Max Horkheimer dan Theodor Adorno melihat bagaimana budaya massa berkontibusi pada terciptanya dan bertahannya hegemoni kultural. Budaya massa, menurutnya, diproduksi oleh kaum kapitalis untuk meredam kesadaran kelas mayoritas sehingga tidak terjadi perlawanan. Melalui kultur, masyarakat didesain menjadi masyarakat konsumsi yang secara ekonomis menguntungkan kaum kapitalis.




Teori konflik banyak menginspirasi munculnya gerakan sosial akar rumput yang melakukan perlawanan di berbagai aspek, salah satunya adalah feminisme. Gerakan feminisme terispirasi oleh teori konflik untuk melihat bahwa relasi gender dan seksual sebenarnya merupakan relasi eksploitatif. Kemunculan awal feminisme, misalnya, melihat laki-laki sebagai kelas dominan yang mengekspoitasi perempuan melalui kekuatan ideologis dan nilai-nilai bahwa domestik adalah wilayah perempuan dan publik adalah wilayah laki-laki. Feminisme awal menganggap domestifikasi sebagai kekangan atas kebebasan yang menjadi hak setiap individu. Selain feminisme, gerakan lain yang terinsirasi dari teori konflik diantaranya teori postkolonialisme, teori sistem dunia, teori poststrukturalisme, dan lain sebagainya.