Politik Tubuh di Era Covid

Di tengah penyebaran wabah Covid-19, kita menyaksikan munculnya mask society. Orang-orang mengenakan masker ketika beraktivitas di ruang pubik. Masker tidak hanya melekat di wajah , tetapi juga didisplay di pinggiran jalan, di toko, di pasar. Masker yang sempat langka kini diproduksi massal dan dijual dimana-mana.

Masker tidak hanya merefleksikan antisipasi kita terhadap wabah, tetapi juga menunjukkan bagaimana wajah kita ditamplikan di ruang publik saat pandemi. Pertanyaannya siapa yang punya kuasa mengatur bagaimana wajah kita ditampilkan?



Untuk mengurangi penyebarluasan wabah, pemerintah menghimbau masyarakat mengenakan masker ketika di luar rumah. Negara merujuk pada himbauan organisasi di atasnya, WHO, yang punya legitimasi politik lebih tinggi untuk mengatur bagaimana warga dunia menghadapi resiko Covid-19 yang sedang melanda.

Kita mungkin memakai masker tanpa himbauan siapapun kecuali diri kita sendiri. Atas pertimbangan keselamatan dan kesehatan, masker yang kita kenakan dilandasi oleh kepentingan kita untuk tetap sehat. Kesehatan menjadi dasar bagaimana kita menampilkan diri di ruang publik.

Politik tubuh tidak hanya berwujud apa yang harus kita kenakan, tetapi juga kemana kita membawa tubuh kita, dan apa yang mesti kita lakukan terhadap tubuh dihadapan orang lain.

Karena Covid-19 menyerang tubuh, maka kita sangat konsen pada antisipasi terhadap tubuh. Individu yang merasa punya kuasa penuh atas tubuhnya akan protes ketika tubuhnya dikuasasi pihak lain. Itulah yang terjadi di sebagaian wilayah di Amerika Serikat, ketika beberapa orang menolak untuk tetap di rumah. Mereka merasa membatasi tubuh adalah pengekangan terhadap hak atas tubuh.

Baca juga Hak Asasi Manusia: Pengertian dan Contohnya

Stay-at-home adalah himbauan organisasi. Lagi-lagi WHO dengan dukungan formal dari negara-negara dunia mendorong kita untuk di rumah aja. Tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran wabah. Tetapi sebagian kita akan bertanya, siapa sekarang yang punya kuasa penuh atas tubuh kita?

Di masa pandemi, semua orang ingin selamat dari ancaman wabah. Kesadaran ini diekspresikan dengan beragam cara. Ketika keselamatan itu diyakini bisa diperoleh tanpa harus tetap di rumah, maka protes terhadap isolasi diri adalah sebuah ekspresi kebebasan. Suatu upaya merebut kembali hak kepemilikan atas tubuh.

Covid-19 membalikkan apa yang kita anggap aneh menjadi manusiawi. Misalnya, marilah kita tidak saling berjabat tangan. Jabat tangan sebagai sapaan, perkenalan, kehangatan relasi antarmanusia adalah produk kesepakatan sebelum krisis. Ketika pandemi ini melanda, maka sapaan, perkenalan dan kehahgatan itu didefinisikan ulang. Tidak bersalaman adalah sebuah kehangatan.



Kita jadi tau bahwa salaman dianggap sebagai simbol kerekatan hubungan antarmanusia karena ditopang oleh konteks spesifik. Konteks itu adalah apa yang kita definisikan sebagai ‘kehidupan normal’ sebelum pandemi melanda.

Politik tubuh tidak hanya dipraktikkan oleh organisasi atau orang-orang yang punya kekuasaan untuk megatur. Tetapi juga oleh diri kita sendiri. Kita merawat tubuh supaya lebih higienis. Hand sanitizer di depan rumah. Cuci tangan pakai sabun jadi ritual. Bagaimana tidak, karena tubuh kita tidak ada gantinya. Setiap orang hanya punya satu.

Sebagian wajah kita tutup dengan masker. Tubuh, kita isolasi di rumah. Tangan, kita cegah untuk tidak bersentuhan. Masuk kampung, disemprot disinfektan. Tubuh kita berada dalam sebuah pengaturan yang ketat. Kondisi ini meningkatkan kesadaran kita untuk memikirkan ulang tentang apa yang diperlakukan terhadap tubuh kita.

Kita mungkin memiliki kesadaran ini karena dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan mereka yang terlanjur positif Covid-19? Bukan atas keinginan tubuh mereka. Tetapi ketika dites, tidak bisa mengelak hasilya. Memiliki belum tentu menguasai. Mengerikan jika Covid-19 mengambil alih paru-paru kita.

Politik tubuh di masa pandemi memaksa kita untuk memikirkan kembali apakah kita benar-benar berkuasa atas tubuh kita sendiri.