Partai Politik: Pengertian, Sejarah dan Fungsinya

Partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik terpenting dalam sistem demokrasi modern. Cikal bakal partai politik muncul di Eropa Barat dari kumpulan orang-orang yang mengorganisir diri dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik. Adanya partai politik adalah indikasi sistem politik suatu negara yang sudah modern. Partai politik dijalankan secara rasional dengan logika birokrasi yang beroperasi dalam sistem manajemennya.

Sejak negara Indonesia berdiri, aspirasi rakyat yang beragam sudah tercermin dari kemunculan beberapa partai politik yang mengusung ideologi yang beragam pula. Tiga ideologi besar yang pada saat itu diadopsi antara lain; nasionalisme, ideologi berbasis agama, dan komunisme.



Saat ini, dengan perkembangan demokrasi Indonesia yang sudah mencapai era reformasi, partai politik tetap eksis. Sangat krusial bagi para pembelajar khususnya mereka yang studi ilmu sosial mengerti tentang partai politik. Bukan sebatas apa itu partai politik, namun juga mengapa parpol harus eksis dan apa fungsinya bagi kehidupan sosial secara lebih luas.

Postingan ini akan membahas secara ringkas tentang partai politik dan fungsinya bagi demokrasi. Selain itu, model parpol yang berada di luar Indonesia juga akan disinggung sedikit sebagai gambaran saja bahwa eksistensi parpol di suatu negara tidak lepas dari sistem dan ideologi politik yang dianutnya.

Baca juga: Pengertian Ideologi dan Contohnya


Apa itu partai politik?

Biasanya orang lebih suka menyebut singkatannya yaitu, parpol, ketika berbicara tentang partai politik. Parpol dalam sosiologi adalah pranata sosial yang bergerak di bidang politik. Singkatnya, parpol adalah lembaga politik. Pengertian ini tentu saja kurang detail.

Definisi sederhana yang sering diajarkan dalam kelas ilmu politik adalah parpol merupakan sekumpulan orang yang terorganisir melakukan aktivitas politik dengan orientasi merebut atau mempertahankan kekuasaan melalui dukungan suara rakyat.

Cukup sering kita mendengar istilah ”parpol sebagai kendaraan politik”. Ini berarti, parpol juga berperan sebagai instrumen guna meraih posisi strategis atau jabatan dalam stuktur di pemerintahan. Untuk lebih memahami pengertian parpol, kita perlu juga menyimak beberapa definisi yang pernah diusiulkan oleh para ahli ilmu politik.

♠ Sigmund Neumann berpendapat bahwa parpol adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha mendapatakan kekuasaan pemerintahan dengan merebut dukungan rakyat dalam konteks persaingan dengan organisasi atau golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.

♠ Carl J. Friedrich mendefiisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpn partainya dimana konsekuensinya, para anggota partai mendapat keuntungan baik secara idiil maupun materiil.

♠ H. Soltou berpendapat bahwa parpol adalah sekelompok warga negara yang terorganisir dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, menguasai pemerintahan, dan melaksanakan kebijaksanaan umum.

Dari paparan mengenai pengertian di atas, kita bisa ambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan aktivitas terorganisir yang berorientasi meraih kekuasaan di struktur pemerintahan suatu negara.

Indonesia merupakan negara yang pemimpinnya dipilih secara demokratis melalui pemilu setelah diusung oleh partai politik. Artinya kekuasaan dalam struktur pemerintahan di Indonesia tak bisa diperoleh, -kecuali segelintir saja yang berhasil melalui jalur independen-, tanpa dukungan partai politik. Bagaimana perkembangan parpol di Indonesia?

Baca juga Budaya Politik: Pengertian dan Contohnya


Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia

Sebelum mengulas secara ringkas perkembangan parpol di Indonesia, saya harus menyampaikan terlebih dahulu bahwa di dunia ini, sistem kepartaian yang diterapkan oleh negara-negara di luar sana tidak selalu sama. Sistem kepartaian bervariasi, dimana secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut:

Sistem partai tunggal, yaitu parpol yang eksis di suatu negara hanya satu. Secara otomatis, pemerintah negara tersebut tidak memiliki partai oposisi. Kontrol terhadap kekuasaan pemerintah dilakukan dalam internal parpol itu sendiri. Beberapa negara yang menerapkan sistem partai tunggal yaitu Kuba, Korea Utara, Cina, Pantai Gading, dan Guinea

Sistem dwi partai, yaitu hanya ada dua parpol yang eksis di suatu negara. Oleh karena hanya ada dua partai, peran yang dimainkan sangat jelas, satu partai sebagai penguasa, satunya lagi sebagai oposisi. Kedua partai berkompetisi ”abadi” satu sama lain. Amerika Serikat merupakan negara yang menerapkan sistem dwi partai.

Sistem multipartai, yaitu parpol yang eksis lebih dari dua. Jumlahnya persisnya bervariasi. Munculnya multipartai bisa disebabkan oleh konteks sosial negara itu yang majemuk. Kemajemukan bisa dilihat dari berbagai hal misalnya, dari ras, suku, agama, kebudayaan, sampai ideologi. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem multipartai.

partai politik

Mengapa Indonesia menerapkan sistem multipartai?

Bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, kemajemukan sudah menjadi karakter utama masyarakat di nusantara. Integrasi sosial yang diekspresikan melalui sumpah pemuda pada 1928 menunjukkan bahwa kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia adalah visi besar untuk merdeka ditengah keragaman yang ada dalam berbagai bentuk, tak terkecuali keragaman ideologi.

Manifestasi kesadaran nasional untuk menjadi bangsa yang merdeka memunculkan beberapa pola kepartaian dengan asas dan ideologi yang berbeda. Sebagai contoh, Budi Utomo dan Muhammadiyah berasas sosial. Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) berasakan pada agama. Partai Nasional Indonesia (PNI) berideologi nasionalisme. Partai Komunis Indonesia (PKI) mengusung ideologi komunisme. Beberapa parpol tersebut sudah mulai eksis sejak Indonesia masih berada di bawah kekuasaan sistem kolonial Belanda. Ketika Jepang masuk, kegiatan partai politik dilarang kecuali golongan Islam yang membentuk Partai Masyumi.

Pada 1945, setelah pemindahan kekuasaan sampai ke tangan para pendiri bangsa Indonesia, parpol yang sudah disebutkan di atas hidup kembali. Persaingan partai politik berlangsung secara terbuka. Saya akan menjelaskan dengan membagi dinamika parpol dalam perpolitikan di Indonesia ke dalam beberapa fase politik agar pembaca mudah mencerna.

  • Masa demokrasi liberal (1945-1959)

Masa ini ditandai dengan kebebasan mendirikan parpol. Peranan partai politik sangat dominan dalam struktur pemerintahan. Namun demikian, dominasi parpol justru menciptakan kerentanan terhadap perpecahan. Masing-masing elit politik mementingkan golongannya atau parpolnya yang mengusungnya. Pemerintahan berjalan tidak stabil. Masa demokrasi liberal berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

  • Masa demokrasi terpimpin (1959-1966)

Pada masa ini, peran Presiden sangat dominan dalam struktur pemerintahan. Parpol melemah karena wewenangnya dibatasi sebagaimana tertulis dalam Dekrit Presiden. Namun dinamika politik meruncing pada rivalitas tiga kubu besar, yaitu antara Sukarno yang didukung PNI, PKI yang berhaluan komunis, dan Militer. Periode ini berakhir dengan adanya peristiwa yang disebut oleh rezim setelahnya sebagai G 30 S / PKI.

  • Masa orde baru (1966-1998)

Parpol pada masa ini dirampingkan oleh rezim Orde Baru. Jumlah partai disederhanakan menjadi tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia. PPP merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam. Golkar adalah partai penguasa. PDI merupakan gabungan dari Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba, dan PKI. Pada masa ini, wakil rakyat dipilih oleh Presiden. Masa orde baru berakhir setelah peristiwa reformasi 1998.

  • Masa reformasi (1998-sekarang)

Masa ini dimulai setelah mundurnya Suharto dari kursi presiden. Parpol yang semula tiga berkembang biak menjadi 48 yang ikut serta pada pemilu 1999. Reformasi berhasil mengubah struktur politik secara fundamental. Pemimpin pemerintahan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat sejak pemilu 2004 dipilih langsung oleh rakyat. Sampai saat ini, Indonesia masih mengadopsi sistem multipartai kendati jumlahnya tidak selalu konsisten.



Baca juga: Pengertian Demokrasi dan Jenis/Macamnya

Dinamika parpol di Indonesia dibentuk oleh dinamika politik yang khas tiap fase. Eksistensi parpol juga ditentukan oleh rezim yang berkuasa. Kita bisa lihat bahkan sebelum merdeka, ketika Jepang datang menjajah. Hanya satu partai yang diijinkan beraktivitas.

Fungsi partai politik

Sejauh ini, penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan parpol pada prinsipnya adalah meraih kekuasaan di pemerintahan. Parpol juga dapat berperan sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Jika dilihat dari fungsinya, apakah parpol hanya berfungsi untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan politik di pemerintahan? Menurut pakar politik Sigmund Neumann, fungsi parpol tidak hanya itu. Berikut ini saya sebutkan beberapa fungsi partai politik beserta penjelasan singkatnya.

♦ Parpol sebagai sarana rekruitmen politik, yaitu proses kaderisasi dan upaya-upaya lain untuk meraup suara pemilih.

♦ Parpol sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu penyampaian visi dan misi politik kepada publik yang merupakan subjek dari kebijakan politik.

♦ Parpol sebagai sarana pengatur konflik, yaitu penawar konflik yang bersumber dari perbedaan kepentingan individual atau golongan.

♦ Parpol sebagai sarana komunikasi politik, yaitu proses mempertahankan atau menolak argumentasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahaan.

Dari keempat fungsi parpol di atas, kita bisa lihat bahwa peran parpol sangat mulia sekali. Seperti apa kinerja parpol sebenarnya harus ditelisik lebih lanjut. Fungsi ideal parpol seperti yang disebutkan di atas boleh saja diajarkan. Apakah implementasinya sesuai dengan fungsi idealnya adalah pelajaran yang lain.