Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara artinya ideologi Pancasila menjadi landasan, panduan dan pedoman resmi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, sejak pertama kali didirikan telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara. Kita, rakyat Indonesia sudah selayaknya menempatkan Pancasila di posisi yang luhur dan mulia, namun bukan berarti menuhankannya.



Istilah Pancasila sudah eksis jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Sejak zaman Majapahit, yaitu sekitar abad 14 masehi, istilah Pancasila sudah dikenal. Berasal dari Bahasa Sansekerta, Pancasila merupakan perpaduan istilah panca dan sila. Panca artinya lima, dan sila artinya batu sendi, maksudnya adalah prinsip dasar.

Di sini, Sosiologis.com akan mengulas secara ringkas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ulasan akan dimulai dengan sejarah Pancasila hingga menuju ke dasar hukum yang menguatkan posisi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

pancasila sebagai dasar negara

Sejarah lahirnya Pancasila

Naskah kuno zaman Majapahit bernama Nagara Kertagama karangan Empu Tantular telah memuat istilah Pancasila yang berarti lima prinsip dasar. Naskah tersebut ditulis sekitar abad 14. Enam abad kemudian ketika sedang berada di pengasingan Flores, Bung Karno mengklaim diri mendapat ilham tentang nilai-nilai dasar yang layak menjadi ideologi Indonesia. Kelima nilai dasar tersebut dinamakan Pancasila.

Baca juga Pengertian Ideologi dan Contohnya



Secara formal, Bung Karno menyampaikan usulan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI sendiri berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Sampai di sini saya menganjurkan pada pembaca blog ini untuk tidak memikirkan Pancasila yang sudah jadi sekarang ini. Pancasila pada saat itu masih berupa rumusan lima nilai yang letaknya masih dirumuskan. Misal, Pada 29 Mei, Muh. Yamin menyampaikan Pancasila terdiri dari lima nilai sebagai berikut:

  • Perikebangsaan
  • Perikemanusiaan
  • Periketuhanan
  • Perikerakyatan
  • Kesejahteraan rakyat

Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan lima asas Pancasila sebagai berikut:

  • Kebangsaan Indonesia
  • Internasionalisme atau perikemanusiaan
  • Mufakat atau demokrasi
  • Kesejahteraan sosial
  • Ketuhanan yang berkebudayaan

Bila menyimak paparan di atas, kita temukan bahwa rumusan Pancasila belum rampung dan masih diperdebatkan. Pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno. Panitia Sembilan ini menghasilkan Piagam Jakarta yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut:

  • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Bila kita simak Pancasila hasil Piagam Jakarta, perbedaan yang terdapat pada Pancasila tersebut dengan versi sekarang adalah sila pertama. Penghapusan tujuh kata dan penggantian dengan bunyi Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama disahkan pada 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang diketuai oleh Bung Karno. Rumusan Pancasila tersebut terkandung dalam UUD 1945 yang berbunyi:

  • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak selesai hanya dengan persetujuan anggota PPKI. Diperlukan pengakuan konstitusional yang sekaligus menjadi kekuatan hukum Pancasila selanjutnya.

Baca juga Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri & Tujuannya


Dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara

Diawal kita sudah mengetahui bahwa sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan UUD 1945 sebagai dua diantara berbagai macam dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar hukum lainnya yang menguatkan Pancasila antara lain:

  • Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia dilanasi oleh Pancasila.
  • Dekrit presiden 5 Juli 1959 menegaskan bahwa berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
  • Instruksi presiden No. 12 Tahun 1968 enegaskan tentang rumusan Pancasila yang benar dan sah yang berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi negara.
  • Ketetapan MPR o. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa). Kemudian tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yaiut dasar negara dari Negara Kesatuan Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan beregara. Bagian tak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan: ”bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnhya mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.”

Dari keempat poin di atas kita bisa ketahui bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara hukum sangat kuat. Pertanyaan tentang bagaimana mengimplementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang persoalan lain. Namun setidaknya kita telah pahami bahwa berdirinya bangsa ini sampai sekarang, pemerintah dan para politikus yang berada dijajaran kekuasaan masih mengakui dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita yang resmi.

Baca juga Budaya Politik: Pengertian dan Contohnya



Untuk memahami arti Pancasila sebagai dasar negara, kita perlu juga menyimak maknanya. Apa makna Pancasila sebagai dasar negara?

Makna Pancasila sebagai dasar negara

Beberapa makna Pancasila sebagai dasar negara, antara lain Pancasila merupakan dasar sistem penyelengaraan negara, Pancasila merupakan dasar sistem pemerintahan, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari makna yang dijabarkan di atas, kita bisa pahami bahwa segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa mesti berpegang teguh pada Pancasila. Sebagai contoh, ketika kita dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana menyikapi adanya kelompok minoritas yang bernama LGBTQ, sikap yang kita ambil sebagai warga negara Indonesia semestinya tidak menyalahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika kekayaan alam di bumi Indonesia di eksplorasi, kita harus mengambil sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini sudah jelas bahwa, kekayaan alam semestinya didistribusikan secara merata demi mewujudkan kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, misalnya. Demikianlah makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dijelaskan.

Baca juga Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka