Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, Tujuan, Contoh

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk kewenangan politik yang berada di daerah. Pemahaman terhadap kata ’daerah’ ini sebaiknya dibandingkan dengan ’pusat’. Di Indonesia, kewenangan pusat berada di Jakarta sebagai ibukota negara. Sedangkan kewenangan daerah berada di darah-daerah lain yang bisa meliputi propinsi, kabupaten atau kota.

Apa itu otonomi daerah? Blog ini akan mengulasnya secara ringkas untuk pembaca yang sedang mencari informasi tentang definisi, asas, tujuan dan manfaat otonomi daerah. Postingan ini juga akan memaparkan beberapa contoh daerah otonom di Indonesia. Kita mulai dari pengertiannya dulu.

Baca juga: Pengertian Negara Menurut Para Ahli


Pengertian otonomi daerah

Otonomi dapat dipahami sebagai adanya kewenangan dan kebebasan dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dari akar katanya, ’otonomi’ merupakan gabungan dari dua kata Yunani ”autos” dan ”nomos” yang artinya aturan mandiri.

Otonomi daerah, dengan demikiran dapat dikatakan sebagai kewenangan dan kebebasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan batas-batas yang sudah ditentukan. Batas dan kewenagan daerah ditentukan secara tertulis dalam perundang-undangan.

Di Indonesia, daerah otonomi tetap berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tetap memiliki tanggung jawab kepada pusat. Munculnya daerah otonom didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang ketat. Pada umumnya, keunikan dan potensi daerah menjadi pertimbangan kuat apakah suatu daerah bisa ditetapkan statusnya sebagai daerah otonom ata tidak.

Sampai di sini, pengertiannya bisa kita pahami dengan kata kunci ”kewenangan” dan ”daerah”. Untuk mempermudah pemahaman, beberapa asas dan prinsip otonomi daerah harus diketahui.

Baca juga: Unsur-Unsur Negara


Asas otonomi daerah

» Desentralisasi

Yaitu pembagian kewenangan pemerintahan yang semula ada satu dan berada di pusat, menjadi beberapa tak terpusat atau menyebar di daerah-daerah. Desentralisasi tidak meniadakan kewenangan pusat, melainkan membuka adanya kewenangan lain di banyak tempat. Tidak menghilangkan satu titik, melainkan menambahkan titi-titik baru.

» Dekonsentrasi

Yaitu kekuasaan yang semula terpusat, diuraikan ke daerah-daerah. Pada prinsipnya, dekonsentrasi mirip dengan desentralisasi, yaitu penguraian kewenangan politik dan pemerintahan ke daerah. Dengan asas ini konsentrasi kekuasaan yang semula terpusat, menjadi tersebar ke daerah-daerah.

» Tugas perbantuan

Yaitu pemerintah daerah memiliki peran menjalankan kekuasaan dan kewenangannya dalam rangka membantu pemerintah pusat. Di sini garis hubungan antara pusat dan daerah berupa koordinasi. Daerah dianggap lebih mengetahui potensi dan keunikan yang dimilikinya, namun dalam mengelolanya pemerintah pusat tidak begitu saja lepas tangan. Pemerintah pusat berperan sebagai supervisor, pengawas dan pengevaluasi.

Baca juga: Fungsi dan Tujuan Negara


Prinsip-prinsip otonomi daerah

Di Indonesia, undang-undang yang memaparkan beberapa prinsip otonomi daerah adalah UU No. 32 tahun 2004. Dalam UU tersebut, prinsip-prinsip otda yang disebutkan meliputi:

  • Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan degan prinsip otonomi seluas-luasnya.
  • Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
  • Penyelenggaraannya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
  • Penyelenggaraannya harus menjamin keserasian antardaerah dengan daerah lainnya.
  • Juga harus menjamin keserasian antardaerah dengan pemerintah.
  • Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan.

Jika prinsip-prinsip di atas dijalankan sebagaimana mestinya, kita akan dapat melihat secara langsung manfaatnya, bagi daerah dan NKRI secara keseluruhan. Melihat luas dan beragamnya negara kita ini, kebijakan membentuk daerah otonom boleh dibilang suatu keniscayaan, namun tetap harus berhati-hati dalam memutuskan. Jangan sampai terbentuknya daerah otonom justru melemahkan negara sebagai suatu kesatuan.

Kita perlu juga mengetahui beberapa tujuan dan manfaat otonomi daerah. Beberapa tujuan berikut lebih relevan dilihat sebagai visi ketimbang bukti empirik.

otonomi daerah

Tujuan otonomi daerah

  • Pemerintahan secara keseluruhan berjalan lebih efektif dan efisien.
  • Perkembangan politik akan mudah dikontrol.
  • Pemanfaatan sumber daya alam di daerah-daerah terkelola secara lebih efektif dan efisien.
  • Daerah dapat lebih cepat mengambil keputusan tanpa harus menunggu instruksi dari pusat.
  • Sumber daya manusia di daerah dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah.
  • Pertumbuhan ekonomi di daerah akan lebih mudah terkontrol.
  • Permasalahan sosial akan lebih cepat tertangani.
  • Potensi daerah dapat digali dan ditingkatkan secara luas.

Apapun tujuannya, kita perlu ingat bahwa otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan yang diputuskan, bukan turun begitu saja di bumi Indonesia. Bisa saja kita mengatakan bahwa sejauh ini tujuan terbentuknya daerah-daerah otonom belum tercapai maksimal. Tugas kita kedepan adalah meluruskan kebijakan ini agar dapat menuai manfaat serta tujuannya. Apa saja contoh-contoh daerah otonom di Indonesia?

Baca juga Masyarakat Multikultural: Pengertian dan Contohnya


Contoh-contoh otonomi daerah

Sebelum menyebutkan beberapa daerah otonom di Indonesia, kita harus perjelas dulu bahwa daerah otonom bisa meliputi daerah istimewa dan daerah-daerah hasil pemekaran. Dengan pengertian ini, kita akan mendapati bahwa Indonesia memiliki lebih dari 500 daerah otonom.

Penentuan status daerah istimewa seperti Aceh, Yogyakarta, dan Jakarta merupakan contoh otonomi daerah. Kebijakan pemekaran juga merupakan contoh otonomi daerah. Daerah istimewa sering disebut juga daerah otonomi khusus. Beberapa diantaranya:

  • Nangroe Aceh Darussalam (NAD)

Aceh merupakan salah satu daerah otonom. Salah satu alasan mengapa Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus adalah aspek kelembagaannya yang memiliki beberapa lembaga syari’ah.

  • Papua

Propinsi Papua juga ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus salah satunya karena kelembagaannya. Di Papua terdapat lembaga semacam MPR yang merepresentasikan orang asli Papua.

  • Papua Barat

Papua Barat memiliki alasan yang sama dengan Papua mengenai penetapannya sebagai daerah otonomi khusus.

  • Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu daerah otonomi khusus karena faktor historis dan kulturalnya.

  • Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Jakarta ditetapkan sebagai daerah otsus karena merupakan ibukota negara, selain tentu saja peran historisnya dalam pendirian republik ini.

Kelima daerah diatas merupakan daerah otsus pada level propinsi. Di level kabupaten dan kota jumlahnya jauh lebih banyak. Terdapat lebih dari 500 daerah. Kita tidak perlu menyebutkannya karena tulisan ini harus berhenti disini agar tidak terlalu panjang.

Baca juga: Sistem Pemerintahan Indonesia