Etika Politik: Pengertian dan Contohnya

Etika politik kembali menempati posisi krusial dalam wacana publik saat ini. Kondisi politik yang dianggap immoral mendasari bergeliatnya diskusi soal etika. Namun lagi-lagi, etika seperti dianggap angin lalu yang mampir sejenak kemudian terbang lagi.

Artikel ini akan fokus membahas tentang definisi etika politik serta contohnya. Dalam disiplin ilmu pengetahuan. Etika ini menjadi bagian dari materi tentang filsafat moral. Salah satu tokoh sentral yang banyak dirujuk adalah Emmanuel Kant.

Kalau kamu mendengar komentar pejabat publik yang ngomong tanpa sopan santun, mungkin kamu akan mempertanyakan soal etikanya. Apalagi melihat aparatur sipil negara bolos kerja atau korupsi. Pertanyaan soal etika dan moral lebih menggema.



Baca juga: Sistem Politik Indonesia

Dalam politik, baik kita pahami sebagai otoritas, proses pengambilan kebijakan atau relasi kekuasaan, etika punya peranan sangat penting. Etika dan politik menjadi dua entitas yang semestinya tidak terpisahkan. Apa itu etika politik?

Pengertian etika politik

Etika politik adalah suatu praktik moral dalam tindakan atau proses politik. Praktik moral ini dapat dimaknai sebagai pertimbangan terhadap yang bernilai, berguna, bermanfaat dan bermartabat bagi publik.

Pertimbangan moral seringkali disandingkan dengan norma yang mengedepankan martabat kemanusiaan. Praktik politik yang bermoral akhirnya berkaitan dengan pengambilan keputusan, baik dalam proses ataupun outputnya yang manusiawi.

Istilah manusiawi artinya menekankan titik penting nilai kemanusiaan diatas regulasi teknis. Bahkan hukum positif yang tertulis kadang bisa dikesampingkan apabila bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Sampai di sini, kita mengetahui pengertian etika ini yang merefleksikan penyatuan antara moral dan kebijakan publik.

Singkatnya, etika ini dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama sebagai proses. Kedua sebagai kebijakan. Etika sebagai proses berkaitan dengan pengambilan keputusan, baik metode maupun prosedurnya.

Sedangkan etika sebagai kebijakan berkaitan dengan produk kebijakan itu sendiri yang biasanya dalam bentuk hukum.

Di luar kedua dimensi di atas, etika politik juga bisa dipahami sebagai kebijakan publik yang dibuat sebagai ‘balas budi’ atas kebijakan sebelumnya yang dianggap immoral.

Maka kita menemukan politik etis di sini. Politik etis adalah salah satu bentuk etika politik. Untuk lebih memahaminya, kita perlu menyimak contoh-contohnya.

Contoh etika politik

Beberapa kasus dapat dikategorikan sebagai etika ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Menteri mengundurkan diri karena bawahannya diduga korupsi

Kita menemukan beberapa kasusnya di negara lain seperti Jepang dan Selandia Baru. Di Indonesia sangat jarang terjadi. Bahkan menteri yang terbukti korupsi pun berhenti karena korupsi, bukan karena mengundurkan diri.

Di beberapa negara yang politiknya lebih beretika, kita temukan seorang menteri yang mengundurkan diri secara resmi setelah mengetahui ada polemik di kementriannya yang menyeret anak buahnya karena dugaan korupsi. Dugaan korupsi sekiranya sudah bikin malu, apalagi korupsinya.

Di Indonesia, menteri yang malu karena anak buahnya korupsi malah dinilai malu-maluin. Bagaimana tidak, kultur politik kita terlalu komunal dan impersonal. Satu sama lain kenal dan sangat akrab. Mungkin menterinya sungkan menolak apa kata teman, jadilah sogok-menyogok yang merugikan uang negara.

Ekonomi Politik: Pengertian dan Contohnya



Menggelar karpet merah untuk tamu dari negara lain

Seberapa serius dan ramah tuan rumah menyambut kedatangan tamu asing memperlihatkan seberapa ‘manusiawi’ negara tersebut dipandang orang asing. Meskipun tamunya bisa jadi dari negara yang banyak dikecam dimana-mana.

Menyambut tamu bilateral sangat berkaitan dengan soal moral. Misalnya, ketika Amerika Serikat melakukan invasi militer ke Timur Tengah. Banyak protes dilakukan di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat, termasuk di Jakarta.

Tetapi ketika presiden Amerika Serikat berencana datang, tempat pendaratan helikopter dibangun, dalam rangka untuk menyambut. Pertanyaan apakah landasan heli itu perlu dibangun, adalah pertanyaan moral.

Pada akhirnya, tamunya tidak jadi datang karena konon takut disantet. Tetapi etika politik dalam menjalin hubungan bilateral coba diterapkan.