Desentralisasi: Pengertian, Tujuan & Contohnya

Desentralisasi merupakan suatu bentuk tata pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Untuk memahami pengertian desentralisasi, kita perlu juga memahami istilah ’sentralisasi’. Kedua istilah tersebut memiliki hubungan yang antonim.

Postingan ini akan meringkas definisi tentang desentralisasi. Tujuan dan contohnya juga akan diberikan untuk melengkapi pembahasan. Desentralisasi sendiri merupakan salah satu asas dari otonomi daerah.

Baca juga Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, Tujuan, Contoh


Pengertian desentralisasi

Yaitu proses distribusi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ke daerah-daerah. Kebalikan dari sistem pemerintahan yang sentralistik, proses desentralisasi menguraikan kewenangan yang semula terpusat ke satu titik menjadi ke beberapa titik. Titik-titik yang dimaksud adalah daerah otonom.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenal dua bentuk kewenangan pemerintah, yaitu sentralistik dan desentralistik. Bentuk yang kedua berupaya untuk diterapkan teritama pasca reformasi, setelah rezim orde baru dianggap gagal menerapkannya.

Pemerintahan yang desentralistik mendistribusikan wewenang kepada daerah-daerah untuk menyelenggarakan agenda pembangunan daerahnya masing-masing. Namun bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah berada dalam batas-batas kesatuan sebuah negara Indonesia.

Sampai di sini kita melihat asas pemerintahan desentralistik yang tetap menginduk pada peraturan-peraturan nasional. Pada masa orde baru, daerah dianggap hanya sebagai pelaksana murni agenda pusat. Garis hubungan antara pusat dan daerah berupa garis komando. Sistem pemerintahan yang desentralistik lebih mengedepankan koordinasi ketimbang komando.

Tujuan dibentuknya pemerintahan desentralistik

Beberapa tujuan umum dari proses desentralisasi adalah mendistribusikan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah. Tujuan ini selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung adanya pembagian kekuasaan secara proporsional.

Baca juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Contohnya



Tujuan desentralisasi antara lain:

  • Meminimalisir munculnya rezim totalitarianisme.
  • Meminimalisir munculnya kepemimpinan politik otoriter.
  • Mengembangkan potensi daerah secara tepat dan cepat.
  • Menciptakan pemerintahan yang demokratis.
  • Meningkatkan partisipasi daerah dalam proses demokrasi.
  • Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah.
  • Mengembangkan potensi independensi daerah otonom.
  • Mengurangi ketergantungan sumber daya pada pusat.
  • Mendorong terwujudnya daerah-daerah otonom yang masyarakatnya sejahtera.
  • Mendorong upaya pemerataan pembangunan dalam skala nasional.

desentralisasi

Beberapa tujuan di atas harus dipahami oleh semua elemen pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dinas-dinas di daerah mengemban tugas yang tidak mudah dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Partisipasi pemerintah daerah harus pula didukung oleh warga. Jika tidak, warga akan bertanya bahwa pemda sebenarnya mewakili siapa.

Dengan diterapkannya sistem pemerintahan yang desentralistik, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dalam suatu tatanan yang demokratis. Adanya kewenangan ini juga merupakan suatu bentuk penerapan otonomi daerah.

Baca juga: Pengertian Demokrasi dan Jenisnya


Contoh desentralisasi

  • Pemekaran daerah

Pemekaran daerah merupakan suatu contoh dari kebijakan desentralisasi. Pemekaran daerah merupakan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintaha daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri yang diatur dalam undang-undang otonomi daerah.

  • Penetapan daerah otonomi khusus

Beberapa daerah dianggap memiliki keistimewaan secara kultural ataupun kelembagaan. Keistimewaan ini menjadi pertimbangan bahwa kekuasaan yang sentralistik tidak dapat mengatur pemerintahan daerah secara tepat. Oleh karenanya, penetapan suatu daerah menjadi daerah khusus atau daerah istimewa menjadi kebijakan yang relevan.

  • Dana istimewa atau dana otsus

Pemberian dana istimewa atau dana otonomi khusus merupakan contoh upaya pemerintah pusat mendukung proses desentralisasi. Di sini, pemerintah pusat menggelontorkan uang untuk sepenuhnya dikelola daerah. Tentu saja dengan pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat.

  • Pilkada

Pemilihan kepala daerah selaras dengan asas desentralisasi. Dengan diselenggarakannya pilkada, pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, sehingga diharapkan mewakili kepentingan rakyat di daerah. Bandingkan dengan penetapan kepala daerah yang dipilih oleh pemerintah pusat dimana kepala daerah tersebut cenderung dilihat sebagai representasi pemerintah pusat.

Baca juga: Fungsi dan Tujuan Negara



Jatuhnya rezim orde baru membuka berbagai inisiasi untuk mendorong pemerintahan yang desentralistik. Daerah diharapkan berperan aktif dalam setiap uapaya memajukan daerahnya. Keunikan yang dimiliki daerah juga diharapkan menjadi aset utama untuk dikelola, bukannya dihilangkan.

Era pasca reformasi merupakan eranya kebijakan desentralistik. Berbagai daerah mengajukan proposal untuk dimekarkan, dalam arti menjadi daerah otonom. Kecenderungan ini harus dicermati benar-benar oleh pemerintah pusat karena jangan sampai kekuatan nasional melemah seiring menguatnya independensi daerah-daerah.

Baca juga Demokrasi: Pengertian dan Sejarah Singkat