Demokrasi: Pengertian dan Sejarah Singkat

Demokrasi yang sebenarnya adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pengertian tersebut sebenarnya mengandung makna dalam, tapi tidak tunggal. Dalam sejarahnya, sistem pemerintahan ini dianggap sebuah doktrin politik yang kejam, korup dan tentu saja buruk. Kini obsesi dunia mengarah pada pandangan hampir absolut bahwa sistem ini adalah penyelamat masa depan umat manusia.

 

sejarah demokrasi

 

Pengertian demokrasi

Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Oscar Wilde, pada 1891 adalah orang yang mendefinisikan sistem politik demokratis sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Selama beberapa dekade terakhir, hampir setiap teori politik menggunakan pengertian tersebut untuk mendeskripsikan secara ringkas dan padat apa itu demokrasi. Sebuah pengertian yang menggambarkan sistem politik paling ideal.

Kini dalam keseluruhan spektrum pandangan politik, panggung diberikan bagi sistem politik ini untuk melenggang mencapai satu-satunya konsensus politik yang belum pernah ada sebelumnya. Demokrasi telah bermakna legal dan ’demokratis’ telah menjadi konotasi dari ’legalitas’ proses politik. Demikianlah setidaknya yang ada saat ini.

Namun perlu dicatat, sejarah pengertian yang terdengar ideal di telinga hari ini tidak memiliki riwayat yang mengesankan di masa lalu.

Sejarah singkat

sejarah demokrasi

Bagaimana demokrasi dibentuk? Barangkali kita perlu menengok sistem pemerintahan ini sebagai doktrin politik masa lampau yang ada di Athena, negara kota di Yunani, 4 abad sebelum masehi. Kritik yang tajam terhadap pemerintahan demokratis  sudah berlangsung sejak masa awal pertumbuhannya di Athena, yang bisa dianggap sebagai ’tempat lahir demokrasi’. Kata ‘demokrasi’ itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti ’pemerintahan oleh rakyat’. Sistem pemerintahan oleh rakyat yang secara progresif dipraktikkan di Athena barangkali adalah bentuk paling murni dari demokrasi yang pernah ada. Dalam sistem itu ada praktik politik yang disebut dengan istilah ecclesia, atau ’majelis’ yang terbuka untuk semua warga negara kota yang memenuhi syarat: Laki-laki berusia di atas 18 tahun. Ecclesia memiliki jadwal reguler pertemuan untuk berdebat membahas tentang negara. Keputusan diambil dengan cara mengacungkan tangan dan menghitung mayoritas anggota ’majelis’ yang hadir. Thucydides adalah sejarawan yang merangkum proses demokrasi masa itu dengan orasi yang memuja-muja konstitusi dengan ’menyukai yang banyak, bukan yang sedikit’. Kebebasan individu diatur, hukum ditegakkan dengan asas kesamaan, dan posisi politik diperoleh berdasarkan kelayakan, bukan kekayaan atau golongan.

Sisi terang sistem pemerintahan yang dijabarkan tersebut sayangnya tidak sejalan dengan pendapat yang datang dari dua filsuf paling berpengaruh Plato dan Aristoteles. Selang seabad setelah Thusydides, keduanya menulis tentang kesalahan besar Athena yang menerapkan demokrasi impor dari negara otoritarian Sparta pada 404 sebelum masehi. Malapetaka dan kehancuran terus-menerus tampak di depan mata mereka setelah sistem demokrasi Athena makin sukar dikendalikan, tidak stabil dan korup. Kata Plato,

“Demokrasi adalah satu bentuk sistem politik yang lentur, penuh keragaman dan tidak teratur. Kesetaraan dibagikan secara adil kepada orang-orang yang sederajat dan tidak sederajat.”

Muridnya, Aristotle mengatakan,

“Demokrasi merupakan bentuk yang korup dari pemerintahan. Sebuah konstitusi ideal, bukan pemerintahan dari rakyat, tapi pemerintahan dari mayoritas yang mengejar kebaikan bersama”.

Menurut Aristole, sebaiknya dalam demokrasi mereka yang berada di lapisan paling bawah, yaitu rakyat jelata memutuskan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, yang berada pada lapisan lebih baik, menyediakan properti dan kekayaan.

Pandangan Plato dan Aristotle diharapkan hanya diterapkan di negara kota yang skalanya kecil seperti Athena. Sampai pada abad 17 masehi, tidak ada skema yang dicoba untuk diterapkan dalam skala negara dan bangsa yang lebih besar. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan beragam tidak mungkin dikumpulkan dan diikat dalam satu sistem politik yang sama bernama demokrasi. Diantara beberapa teori yang masih berkembang sampai sekarang adalah bahwa kekuasaan mayoritas akan menyebabkan hak-hak minoritas terabaikan.

definisi demokrasi

 

Sisi gelap yang mendominasi pengertian demokrasi perlahan lenyap memasuki era pencerahan di Eropa. Pendefinisian ulang sistem demokrasi dilakukan setelah sistem otoritarian menjebak manusia ke dalam tragedi perang sipil.

Tahun 1651 setelah Inggris dilanda perang sipil, Thomas Hobbes mengajukan pertanyaan yang terletak pada inti teori politik demokrasi: bagaimana seharusnya kekuasaan yang berdaulat dari negara memiliki justifikasi untuk melindungi hak-hak individual dan mencegah penyelewengan hak-hak tersebut?

John Locke menulis 400 tahun kemudian bahwa pelimpahan otoritas semacam itu kepada negara oleh rakyat atau oleh yang diperintah, dan pembatasan sesuai dengan kebebasan-kebebasan mereka, harus dilakukan melalui persetujuan mereka, orang yang diperintah, rakyat. Pencarian akan keseimbangan antara tuntutan-tuntutan negara dan hak-hak individu menjadi diskusi utama teori sistem politik ini.

Perhitungan kasar yang berkembang saat ini adalah kira-kira setengah dari populasi dunia sejak milenium 2000 menyukai institusi-institusi yang secara historis lahir dari pemerintahan yang demokratis.

(Tulisan ini bersumber dari buku ”Ben Dupre: 50 big ideas you really need to know”)