Demokrasi Liberal: Pengertian dan Contohnya

Demokrasi liberal menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia saat ini. Sering kali istilah demokrasi memiliki konotasi dengan demokrasi liberal. Pidato-pidato kenegaraan tentang demokrasi oleh negara-negara yang mengkalim diri paling demokratis banyak berisi pesan positif tentang demokrasi liberal. Singkatnya, apa yang dimaksud dengan demokrasi adalah demokrasi liberal. Padahal, demokrasi liberal hanyalah salah satu dari berbagai macam bentuk demokrasi sebagai sistem politik dunia.

Postingan blog ini akan membahas tentang demokrasi liberal, dimulai dari pengertiannya, sejarah perkembangannya, kelebihan dan kekurangannya, hingga contoh praktik demokras liberal di Indonesia. Ulasan yang dibahas di sini banyak merujuk pada istilah ”democracy” yang dijelaskan di Blackwell Encyclopedia of Sociology (2007), editan Geroge Ritzer. Saya akan mulai dengan mengulas definisinya. Apa itu demokrasi liberal?


Pengertian demokrasi liberal

Memahami pengertian definisi liberal (liberal democracy) lebih mudah dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik ideologi liberalisme sebagai dokrtin politik. Beberapa poin penting tentang liberalisme, yaitu:

  • Pengutamaan otonomi dan kebebasan individu.
  • Pembatasan peran negara dalam politik.
  • Perlindungan hukum pada hak-hak individu.
  • Kebebasan individu untuk melakukan progress dan reformasi.

Dari empat karakteristik di atas, kita bisa menjelaskan bahwa liberal demokrasi adalah sistem politik yang mengutamakan otonomi dan kebebasan individul untuk mewujudkan progres dan reformasi dengan perlindungan hukum dan peran terbatas dari negara.



Kamus Oxford mendefiisikan demokrasi liberal sebagai berikut:

”Sistem pemerintahan demokratis dimana hak-hak dan kebebasan individu secara legal diakui dan dilindungi dan kekuasaan politik dibatasi oleh aturan hukum”.

Sebagai sebuah sistem politik, liberal democracy tetap berprinsip pada aspek-aspek demokratis. Bentuk demokrasi liberal adalah demokrasi representatif, yang identik dengan adanya lembaga perwakilan rakyat.

Pada prinsipnya, sistem pemilihan umum dalam demokrasi liberal dilakukan secara adil dan bebas dengan keterlibatan beberapa partai politik. Setiap warga negara yang dikategorikan sebagai dewasa memiliki hak untuk melakukan voting. Dengan pengertian ini, kita melihat ada persamaan definisi antara demokrasi dengan demokrasi liberal. Persamaan ini sebenarnya tak lepas sejarah demokrasi di era modern itu sendiri.

Kendati istilah demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, sebagai doktrin politik modern, demokrasi baru berkembang di Barat pada abad 18. Demokrasi yang berkembang itu sejatinya adalah demokrasi liberal.

Untuk dapat memahami secara lebih mendalam, kita harus melihat bagaimana sejarah perkembangan demokrasi liberal.

Sejarah perkembangan demokrasi liberal

Sejarah perkembangan demokrasi liberal sebagai doktrin politik modern dimulai pada era pencerahan. Menjelang era ini, doktrin politik yang dominan saat itu adalah monarki absolut. Di sini kita perlu garis bawahi bahwa ada kaitan langsung antara sistem monarki absolut dengan demokrasi liberal.

demokrasi liberal

Sistem monarki absolut memiliki karakteristik yang jelas, yaitu kepemimpinan dan kekuasaan politik berada di tangan satu individu. Suskesi kekuasaannya dilandaskan pada sistem keturunan atau kekerabatan. Istilah absolut dalam sistem monarki menunjukkan kekuasaan yang tak ada batasnya. Pada perkembangannya, sistem monarki absolut banyak bergeser menjadi monarki konstitusional. Artinya, monarch atau individu yang berkuasa memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi.

Demokrasi liberal merupakan bentuk perlawanan pada monarki absolut. Awal mula kemunculannya adalah datangnya Abad Rasio yang mendorong lahirnya doktrin politik yang dicetuskan oleh para filsuf pencerahan di Eropa tentang bagaimana mengorganisir masyarakat. Doktrin politik pencerahan yang dicetuskan sebagai perlawanan atas monarki adalah liberalisme.

Sebagaimana yang sudah disinggung di awal, liberalisme merupakan ideologi yang mengutamakan otonomi dan kebebasan individu, termasuk kebebasan dalam berpikir tentang kehidupan sosial dan politik. Abad rasio dapat digambarkan sebagai kemampuan manusia untuk berpikir sendiri menggunakan rasionya.

Sementara itu, sistem monarki absolut menekan kebebasan individu karena kekuasaan yang tak terbatas hanya berada di tangan satu individu. Revolusi Perancis merupakan gerakan politik untuk menggulingkan sistem monarki, tujuan utamanya adalah menciptakan kehidupan sosial dan politik yang berlandaskan pada prinsip persaudaraan, kesetaraan dan kebebasan (fraternite, egalite, liberte) Untuk dapat mewujudkan prinsip tersebut, pertama-tama kekuasaan harus berada di tangan rakyat.

Doktrin politik yang mendefinisikan kekuasaan ditangan rakyat adalah demokrasi. Istilah liberal dapat dimaknai sebagai peran sentral rasio dan prinsip kebebasan serta egalitarian yang memandu kehidupan sosial dan politik.

Selanjutnya, selama abad 19 dan 20, berbagai gerakan revolusi politik banyak mengubah negara-negara di Eropa Barat dan Amerika ke arah liberal democracy. Sistem monarki sebagaian lenyap, sebagian lagi bergeser menjadi monarki konstitusional.

Pasca Uni Soviet runtuh, hingga saat ini, demokrasi liberal menjadi doktrin politik yang paling dominan. Di Indonesia, banyak pendapat mengungkapkan bahwa demokrasi yang sedang dianut semakin mengarah pada demokrasi liberal. Pendapat ini tentu mungkin saja benar, ditengah klaim bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi pancasila.



Baca juga Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri dan Tujuannya

Ditengah perdebatan tentang seperti apa bentuk demokrasi di Indonesia sebenarnya, saya akan paparkan pendapat pribadi mengenai kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Tujuannya agar pembaca dapat merefleksikan apakah prinsip-prinsip liberal democracy yang selaras dengan nilai-nilai pancasila atau justru berbenturan. Berikut kelebihan dan kekurangannya:

Kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal

Kelebihan demokrasi liberal

  • Setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum.
  • Hak kebebasan individu dilindungi oleh konstitusi.
  • Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung dan fair.
  • Semua orang dewasa memiliki hak melakukan voting untuk memilih pemimpin.
  • Adanya lembaga yang mengontrol dan membatasi kekuasaan.

Kekurangan demokrasi liberal

  • Kehidupan sosial dan politik dipandu oleh rasio yang memiliki keterbatasan.
  • Kebebasan individu rentan terhadap munculnya kompetisi individu yang tidak fair.
  • Kesenjangan sosial sulit direduksi karena intervensi negara dibatasi.
  • Ekonomi pasar mendominasi mendominasi negara.
  • Liberalisme memberi jalan pada ortodoksi.

Beberapa poin diatas menunjukkan potensi dan resiko penerapan liberal democracy sebagai doktrin politik suatu negara. Sistem politik Indonesia selalu berada dibawah bayang-bayang dua kekuatan besar ideologi dunia. Sejak era proklamasi, founding fathers kita selalu menegaskan politik Indonesia yang bebas aktif. Artinya, tidak berpihak namun berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Namun, kita dapat melihat kecenderungan-kecenderungan mengarah kemana sistem politik Indonesia.


Contoh praktik demokrasi liberal di Indonesia

Contoh penerapan demokrasi liberal di Indonesia tertulis dalam sejarah, yaitu pada 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. Pada periode itu Indonesia menggunakan Undang-Undang sementara sebagai konstitusinya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa negara Indonesia saat itu baru berdiri. Pasca proklamasi, masih kehidupan sosial dan politik didominasi oleh perang melawan kolonial Belanda dan Inggris yang ingin mencoba menjajah kembali. Periode ini ditandari oleh instabilitas pemerintahan Indonesia. Selain perang, beberapa faktor yang menyebabkan instabilitas pemerintahan adalah:

  • Sistem parlementer dan multipartai yang belum matang.
  • Kepentingan partai politik lebih dominan di parlemen.
  • Resuffle kabinet terjadi terus-memenerus.

Indonesai mulai mengadopsi sistem liberal democracy pada 1950 dengan menerapkan politik multipartai. Peraturan pemerintah saat itu dipertanggungjawabkan oleh dewan menteri kepada parlemen. Skema ini merupakan bentuk adopsi awal ideologi liberalisme dalam sistem politik di Indonesia.