Apa Itu Datakrasi? Ulasan Singkat

Datakrasi (datacracy) digaungkan sebagai model politik masa depan. Pijakannya adalah perkembangan jejak digital yang menjelma menjadi dataset raksasa. Dataset ini dikenal sebagai big data.

Istilah datakrasi sering dikaitkan dengan kelahiran kembali ideologi politik sosialis yang baru, namun spirit masyararakat tanpa kelas tetap menjadi ‘ruh’-nya. Artikel ini akan secara ringkas mengulas tentang apa itu datakrasi.

Big Data: Digital Hype, Digital Utopia

Pengertian datakrasi

Istilah ini terdengar seperti hasil peleburan dua konsep, data & demokrasi. Secara intuitif bisa kita duga maksudnya, yaitu meletakkan peran data sebagai kekuatan sentral dalam sistem politik demokrasi.

Data menyuplai perdebatan sistem politik abad ini, beberapa tahun pasca deklarasi akhir sejarah (the end of history). Demokrasi liberal menang tapi dinilai gagal mencapai tujuan. Untuk itu, model baru sistem politik perlu didesain. Bukan sebagai alternatif, melainkan ‘inovasi’, ―kalau tidak disebut modifikasi― dari yang sudah ada. Sistem demokrasi menjadi datakrasi.

Datakrasi dapat dideskripsikan sebagai sistem politik demokrasi berbasis data. Data di sini mengandung maksud yang tidak konvensional. Bukan dataset yang merepresentasikan warga atau populasi, melainkan algoritma yang dilatih dengan dataraya (big data) yang menghasilkan kecerdasan buatan (artificial intelligent atau AI).

Singkatnya, sistem politik pemerintahan yang dijalankan oleh kecerdasan buatan. Dengan model ini, keputusan politik dan kebijakan publik bukan berbasis musyawarah mufakat, melainkan algoritma. Darimana data berasal? Dari penyuplai data, yaitu warga negara yang datanya terekam atau direkam oleh teknologi digital.

Desain teknisnya tentu lebih kompleks daripada itu. Tetapi kita bisa berimajinasi bahwa dengan pemerintahan oleh kecerdasan buatan (AI), pemerintahan oleh elit birokrat otomatis terminimalisir atau bahkan tereliminasi. Negara seperti dijalankan dengan setting autopilot.

Model ini mendukung sistem evaluasi pemerintahan dimana pemerintah bekerja semakin baik apabila semakin sedikit melaukan perintah, semakin sedikit membuat regulasi, semakin sedikit menerapkan kontrol, semakin sedikit memberi penghargaan atau menjatuhkan hukuman pada warga.

Dengan kata lain, pemerintah bekerja semakin baik jika masyarakat bisa hidup harmoni dengan seminimal mungkin peran dan intervensi negara.

Fungsi Negara dan Tujuan Negara

Potensi dan tantangan

Model sistem politik berbasis algoritma dengan komando AI sangat potensial mengakhiri kegagalan sistem politik saat ini. Berakhirnya oligarki, ketimpangan sosial, eksploitasi menjadi spirit utopia politik masa depan.

Datakrasi menapaki jalannya sejak era revolusi digital dan big data. Beberapa pendapat mengungkap revolusi Covid-19 (pandemi) juga menjadi momentum kelahiran datakrasi yang tepat. Revolusi digital dan pandemi sebaga momentum proyek datakrasi sudah diulas mendalam, salah satunya oleh Martin Suryajaya.

Proyek datakrasi potensial diterapkan, apalagi di negara yang selalu gagal menjalankan rekayasa sosialnya seperti Indonesia. Bagaimana tidak, kebijakan publik berbasis data sahih sangat langka. Tidak selalu karena problem validitas, sering pula karena datanya memang tidak ada.

Kita bisa menerapkan model sistem politik tersebut sebagai eksperimen. Tentu saja, tantangannya tidak mudah. Selain problem ideologis, juga soal teknis bagaimana mendesain AI yang etis bagi keberlangsungan hidup kahalayak?

Beberapa masalah dapat dipaparkan di sini. Pertama, kita tidak punya tradisi membuat dan meng-update database yang berisi informasi publik dan data personal warga negara. Tradisi ini perlu dibangun. Negara-negara Skandinavia sudah memulainya sejak 200-an tahun lalu. Kantor pajak menjadi lembaga negara yang dipercaya untuk mengumpulkan dan menyimpan data.

Kedua, datakrasi adalah proyek digitisasi yang terdesentralisasi. Tetapi data dalam bentuk digit tersebut memerlukan infrastruktur fisik sebagai storage. Adakah lembaga yang bisa diperccaya untuk menyediakan dan memaintain storage data-nya?

Problem trust dan teknis merupakan tantangan yang ada di depan mata. Tantangan besar yang mungkin sifatnya global adalah bagaimana membangun AI yang beretika. Etika AI diterapkan untuk memastikan bahwa proyek datakrasi tidak dikembangkan tidak mereduksi skill dan tanggung jawab warga negara, tidak pula meningkatkan konflik dan distrust antarmasyarakat.

Desain AI yang beretika harus menjadi basis proyek datakrasi.